Sebagai wartawan, saya beruntung menjadi saksi sejarah atas apa yang terjadi di Aceh setelah bencana tsunami, 26 Desember 2004. Inilah bencana terbesar dalam sejarah peradaban modern. Sebuah kehormatan tak terhingga untuk menjadi bagian dari kesaksian tentang peristiwa dahsyat ini. Selengkapnya
Buku Sejarah Tumbuh di Kampung Kami bercerita tentang kawasan pantai dan pesisir Aceh pasca tsunami 26 December 2004 dari sudut pandang serta pengalaman Mardiyah Chamim seorang wartawati Tempo.
Bagi siapapun yang sedikit atau banyak melibatkan diri dalam peristiwa sesudah bencana tsunami, pengalaman di Aceh meninggalkan kesan yang amat mendalam. Tidak terkecuali rupanya bagi Mardiyah, yang menjalani profesi sebagai insan pers, seorang wartawan.
Para wartawan adalah orang yang tahu banyak. Mereka terlatih untuk merekam peristiwa dan menuliskannya. Apa yang mereka ketahui sungguh banyak. Namun keterbatasan ruang dalam media, serta kebijakan maupun selera editor membatasi apa yang mereka sajikan kepada publik. Sebagian dari mereka memilih untuk menyerah pada keterbatasan ini. Mereka memilih untuk mengutamakan apa saja yang oleh media digolongkan sebagai “newsworthy“, layak liput. Celakanya setelah terjerat dengan keterbatasan ini, mereka kemudian menciptakan sikap tersendiri, menjadi eksklusif. Seakanakan apa yang tidak mereka mereka liput tidak eksis. Mereka menjadi amat mengetahui tentang apa yang layak liput, tetapi tidak tahu apa-apa di luar itu. Andaikata pun tahu, karena tidak layak liput tidaklah dianggap penting.
Kehilangan. Tak banyak kata yang sanggup melukiskan perasaan ini: sebuah lorong gelap yang menganga, menusuk menikam jauh ke ulu hati. Tikaman itu kian tak tertahankan ketika yang hilang adalah orang-orang terdekat, dan bukan hanya satu, sepuluh, atau seribu, yang “pergi” bersama-sama dalam tempo sekejap. Lewat mata korban tsunami yang tersisa, kita tahu, lubang gelap itu alangkah dalamnya.
Lorong gelap itu pula yang menyedot Fahrumi, 32 tahun, sehingga ia memilih hidup di atas taksi. Dia menyewa sebuah sedan tua warna kuning untuk dijadikan rumah, tempat tingal sekaligus sumber penghasilan. Sepanjang hari, pagi-siang-malam, ia berkeliling, mondar-mandir ke seantero kota mencari penumpang (yang tak selalu ada), atau sekadar menghabiskan umur. Fahrumi bukan tak punya tenda pengungsian tempat ia bisa pulang. Namun, katanya, “Tinggal di tenda membuat saya selalu teringat anak istri. Saya bisa gila. Bahkan sampai sekarang, mayat mereka pun tak dapat saya temukan. ”
Ada kalanya, jika rasa rindu begitu menyiksa, Fahrumi mampir, datang ke tapak bekas rumahnya di Gampong Blang Oi, Ulee Lheue, Banda Aceh. Di antara reruntuhan, tak ada lagi yang dapat dia temui, kecuali “sedikit lantai yang masih tinggal”. Rumah, perkakas, perabot, semua hilang sudah—tapi semua itu tak juga menghapus kenangan kepada isteri dan anak lelaki satu-satunya.
OMBAK murka yang bergulung-gulung bukan hanya menghanyutkan rumah dan gedung-gedung, tapi juga meruntuhkan tembok-tembok maya yang selama ini mengisolasi Aceh. Secepat kedipan mata, tanpa persiapan dan tanpa peringatan, Aceh beserta seluruh bentang alamnya tiba-tiba terpapar telanjang ke depan dunia. Sayang sekali, robohnya tembok isolasi ini harus disertai dengan jatuhnya ratusan ribu korban tsunami.
Bersama ribuan wartawan dan warga dunia lain, saya termasuk yang ikut menikmati runtuhnya isolasi Aceh. Dibandingkan dengan masa penerapan daerah operasi militer (1988-1999) yang disusul daerah tertib sipil (2002-2005), liputan jurnalistik di “wilayah terlarang” itu, kini menjadi relatif lebih mudah. Dan bukan hanya itu, runtuhnya keterbukaan juga dinikmati warga setempat. Suatu malam saya mengajak beberapa kawan minum kopi di sebuah kedai di Simpang Surabaya, salah satu pusat kaki lima di Banda Aceh. Di bawah sinar bulan bulat bundar, Sari, 26, sarjana Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala yang manis dan berjilbab, malam itu mengaku begitu beruntung,“Dulu, mana berani kita nongkrong sampai tengah malam begini. Bisa diinterogasi tentara,” katanya di antara semilir angin yang sejuk.
Selain menghancurkan pantai barat Aceh, tsunami juga membawa berkah nota kesepakatan RI-GAM yang diteken di Helsinki, 15 Agustus 2005 dan terbukanya pintu isolasi Aceh, merupakan contoh hikmah tsunami. Gempuran ombak samudera raya merupakan generator raksasa yang sulit diingkari, menggiring beberapa perubahan penting di Tanah Seulawah.
Seperti biasa, para petinggi di Jakarta ramai bertarung pendapat tentang kesepakatan Helsinki. Sebagian bersyukur, sebagian menilai langkah damai ini kebablasan, seperti sopir bis kota yang sembrono mengejar setoran. Megawati Soekarnoputri yang pernah bersumpah tak akan membiarkan darah tumpah di bumi Aceh, bahkan membentuk barisan menolak kesepakatan damai.
Tentu saja, kapasitas saya tak cukup untuk menilai kualitas Nota Helsinki. Subyek ini jauh dari kompetensi saya, setidaknya hingga saat ini ketika pengetahuan saya tentang seluk-beluk konflik di Aceh masih dangkal. Saya hanya hendak bertanya, sudahkah mereka yang bertikai mendengar suara rakyat Aceh yang menderita begitu lama? Sudahkah mereka menatap wajah anak-anak Aceh yang ketakutan? Apakah mereka paham pertikaian berlarut-larut itu menghambat pemulihan Aceh?
Malam-malam menjelang berakhirnya kalender 2004, hujan deras tak berhenti menyiram tanah Betawi. Sesekali, ketika hujan reda, beberapa tukang terompet tampak mengelus dagangannya.
Bagi orang-orang kecil ini, masa panen hampir tiba. Kala itu tak ada menyangka, bencana besar tengah menanti. Malapetaka yang bukan saja menghancurkan panen tukang terompet tapi juga mengubah wajah sebagian besar dunia.
Tsunami. Seperti mangkok bakso yang rapuh, seluruh isi lautan seperti diaduk kekuatan mahacepat, tumpah, menyapu, menelan, melumat apa saja, benda mati, makhluk hidup. Begitu kuat, begitu cepat. “Hari itu, tak seorang pun bisa menghadapinya,” kata Cut Nyak Daud, Panglaot Lampuuk,mengenang Ahad pagi, 26 Desember itu.
Dari Jakarta, kami terlalu kerdil untuk mencerna dan memahami kejadian yang menimpa Aceh. Aliran informasi begitu terbatas. Nyaris seluruh akses telekomunikasi dan transportasi terputus. Aceh tertinggal sendirian. Terisolasi.
Hari-hari itu, menuju Aceh ternyata sama sekali tidak gampang. Saya paham Aceh telah menjadi daerah tujuan terpanas di seluruh jagat. Magnet wilayah ini tiba-tiba menguat, jauh lebih kuat dari Bali, Hawai, Karibia, atau mana saja. Tapi, sungguh, semula saya menyangka kesulitan itu tak lebih dari sekedar kerepotan mudik lebaran.
Penerbangan komersil menuju Aceh ketika itu hanya disediakan oleh Garuda Indonesia. Mudah diduga, tak pernah ada kursi yang tersisa. Semua full booked. Jurus tarif tinggi ala musim liburan yang diberlakukan Garuda ternyata tak menjadi penghalang. Orang tetap berbondong-bondong menuju Aceh. Mereka yang sanak-kerabatnya harus dicari, relawan, wartawan, atau mereka yang sekedar ingin tahu, semuanya ingin ke Aceh.
Beberapa penerbangan kemudian menyediakan layanan terbang gratis. Adam Air, misalnya, mengundang relawan terbang ke Aceh, tanpa bayar. Tapi mencari yang gratis pun tak gampang. Ribuan orang berebut ingin berangkat dan semuanya ingin dinomorsatukan.
Tulisan Lain Aceh Feature
Wartawan Tempo sejak 1998. Menjelajah berbagai desk, antara lain ekonomi, nasional, kesehatan, sains, gaya hidup, dan investigasi. Sejak Januari 2009 ditugasi menjadi Direktur Eksekutif Institut Tempo, sebuah lembaga yang dicita-citakan menjadi pusat pengembangan jurnalistik di Indonesia. Lulusan Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1996. Setelah lulus kuliah, bergabung dengan Majalah Warta Ekonomi (1996) sebagai staf riset dan kemudian menjadi reporter di majalah Panji Masyarakat (1997).