Journey to Aceh

Kemarin saya berjumpa dengan Mustafa di Desa Lam Klat, Tungkob, Aceh Besar. Bersama puluhan ribu korban konflik, dia termasuk dalam barisan yang hampir terlupakan di Aceh. Kisah mereka tersembunyi di antara gegap-gempita pembangunan jembatan, jalan raya, dan rumah untuk korban tsunami.

Rumah Mustafa tak sampai 20 meter persegi. Berlantai semen, berdinding papan. “Mari masuk, Kak. Cuma begini adanya,” kata lelaki 28 tahun ini.

Kisah pedagang kaki lima ini cukup dramatis. Awal 2002 dia ditangkap oleh tentara. “Saya ditembak waktu jalan kaki,” katanya, “Entah apa salah saya.” Tiga bulan dia dipenjara, tanpa proses pemeriksaan apa pun. Lalu, “Saya dibebaskan. Cuma salah tangkap, kata tentara. Saya dikira anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka),” katanya.

Persoalannya, peluru telanjur bersarang di tulang pinggul Mustafa. Tak ada biaya untuk berobat ke rumah sakit. Penghasilannya pun hanya Rp 20-30 ribu per hari. “Saya cuma bisa beli obat pereda nyeri,” katanya. Sering kali dia tak bisa bekerja lantaran sekujur kakinya kebas dan susah digerakkan.
Zaman berganti. Perang GAM dan TNI usai seiring Perjanjian Helsinki, 2005. Pemerintah setempat kemudian membentuk Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Lembaga inilah yang bertugas membantu memulihkan luka perang, termasuk di antaranya membangun ribuan rumah yang dibakar di tengah pertikaian, menyantuni janda korban konflik, juga memberi pengobatan kepada korban seperti Mustafa.

Maka, peluru jahanam yang telah empat tahun bersarang di pinggul Mustafa pun menemui babak akhir. “Saya dibawa ke Penang, Malaysia. Dua kali dioperasi di rumah sakit sana,” kata Mustafa, yang baru sepekan lalu kembali dari Penang. “Kata dokter, 5 dari 8 serpihan peluru sudah diambil. Lainnya masih ada di dalam badan saya.”

Mustafa tak menyimpan dendam. “Buat apa? Sudah saya lupakan kejadian itu,” katanya. Yang penting bagi dia adalah ketenangan untuk bekerja. “Mencari nafkah untuk Riza, anak saya.” Hari baru kini ditapaki oleh Mustafa.

Siang itu, seusai dari rumah Mustafa, saya menuju sebuah rumah di Ateuk, Banda Aceh. Ada 700-an pengungsi korban konflik dari Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, kira-kira lima jam dari Banda Aceh, sedang berkumpul di sini. “Sudah dua belas hari kami ada di sini,” kata Rahman Gade, 40 tahun, koordinator pengungsi.

Memasuki rumah Ateuk, hati serasa teriris. Betapa tidak, ratusan orang ini datang ke Banda Aceh dengan swadaya. “Kami jual ayam, kambing di rumah. Ada juga yang jual kereta (sepeda motor),” kata Sarijah, 39 tahun. “Kami tak mau pulang sebelum hak kami dipenuhi,” kata Sarijah.

Sarijah lalu mengisahkan sepenggal perjalanan hidupnya. Suaminya, yang anggota GAM, diambil tentara pada suatu hari di bulan Mei 2003. “Dia tak kembali lagi sampai sekarang.”

Tak cukup sampai di sini, “Saya diancam. Didatangi tentara malam-malam, dipukul, diusir dari Bener Meriah,” kata Sarijah. Tapi, dengan berani, dia bertahan tak mau pergi dari rumahnya meski kerap mendapat ancaman.

Di masa damai ini, Sarijah tak menuntut macam-macam. Dia tidak peduli dengan proses hukum untuk mengadili tentara yang semena-mena. “Biarlah itu berlalu. Saya tak perlu semua itu,” katanya. Perempuan sederhana ini meminta hal sederhana pula, “Beri saya pekerjaan untuk menghidupi lima anak saya.”

Sore itu pula saya menemui Asmawati Hasan, dari Badan Pelaksana BRA. Ada ribuan kasus yang dalam dua tahun terakhir ditangani BRA. Jadi, “Memang tak bisa cepat,” katanya. Perlu verifikasi dengan cermat sebelum dana diturunkan kepada yang berhak.

Selain verifikasi, menurut Asmawati, persoalan utama yang sedang dihadapi adalah keterbatasan dana. “Pengajuan dana Rp 450 miliar belum dicairkan pemerintah pusat,” katanya.

Begitulah, pemulihan luka konflik seolah terlupakan. “Sering kami cemburu pada korban tsunami yang bantuannya sangat banyak,” komentar seorang ibu yang saya jumpai di rumah Ateuk.

Beberapa hari lalu, di Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan dana Rp 450 miliar akan segera cair. “Mudah-mudahan ini bukan sekadar janji,” kata Asmawati.

Sumber: Koran Tempo, 28 Desember 2007