Dulu Mereka Cuma Tahu Perang
Bagi orang Aceh, kata perang masih membikin merinding. Ia membawa kembali serpihan memori tentang sebuah masa kelam. Masa yang berdarah, 32 tahun perang antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Indonesia. “Ouw, Mak, ngeri kali waktu itu,” kata Cut Nyak Daud, sesepuh warga Lampuuk, Aceh Besar, yang kembali saya jumpai dalam kunjungan ke Aceh kali ini.
Pada masa itu, sedikitnya enam kali rumah Cut Nyak Daud dikepung panser tentara. “Dua belas kali kepala saya ditodong pistol,” katanya. Lalu datanglah tsunami. Musibah dahsyat yang memaksa semua pihak yang bertikai merundukkan kepala lebih dalam. Perdamaian dibahas dengan kepala lebih dingin hingga terciptalah Perjanjian Helsinki, Agustus 2005. Damai telah nyata.
“Sungguh, ini berkah tsunami yang tak dapat diganti dengan uang berapa pun,” kata Cut Nyak Daud. Dua tahun terakhir tak lagi terdengar senapan menyalak, tendangan sepatu lars, juga bogem mentah di pos pemeriksaan. “Anak-cucu saya baru tahu sekarang bahwa ada hidup yang ternyata bisa dijalani dengan damai,” ujar Cut Nyak Daud. “Dulu mereka cuma tahu perang,” dia menambahkan.
Anto, 50 tahun, warga Pungee, Banda Aceh, punya catatan. “Masih banyak persoalan di tingkat bawah,” katanya. Para combatant (istilah bagi prajurit perang GAM), menurut dia, masih sering mendatangi warga dan meminta “pajak nanggroe”. “Paling tidak, minta uang untuk pulsa telepon,” kata Anto, seorang pegawai negeri.
Orang-orang yang mengaku combatant ini, kata Anto, juga memalak penduduk atau kontraktor yang tengah membangun rumah atau proyek infrastruktur. “Adik saya membangun rumah di Langsa, Aceh Timur,” katanya, “Setiap kali bongkar truk pasir atau semen, kena pungut Rp 100 ribu.”
Asmawati dari Badan Reintegrasi Damai Aceh tidak mengingkari masih adanya masalah di lapangan. Tapi dia mengimbau agar masyarakat berani melaporkan pihak-pihak yang mengaku GAM dan memungut “pajak nanggroe”.
Entahlah, apakah anjuran Asmawati bisa diikuti dengan mudah. “Kami bisa kena masalah kalau tak bayar,” kata Anto.
Teringat saya akan hari-hari setelah Perjanjian Helsinki diteken. Pada Agustus 2005, saya berkunjung ke penjara Jantho, Aceh Besar, menyaksikan puluhan tahanan politik di situ dibebaskan. Saya mengikuti perjalanan pulang seorang eks prajurit GAM ke sebuah desa. “Sejak saat ini, hiduplah baik-baik, Nak,” begitu pesan sang ibu saat si prajurit muda bersujud sungkem.
Agaknya, pesan ibu saja tak cukup untuk menjaga perdamaian. Seperti kata Anto, semua pihak harus bekerja lebih keras. “Ayolah,” kata Anto, “Tolong awasi perdamaian yang susah payah dicapai ini.”
Sumber: Koran Tempo, 26 Desember 2007

















Wartawan Tempo sejak 1998. Menjelajah berbagai desk, antara lain ekonomi, nasional, kesehatan, sains, gaya hidup, dan investigasi. Sejak Januari 2009 ditugasi menjadi Direktur Eksekutif Institut Tempo, sebuah lembaga yang dicita-citakan menjadi pusat pengembangan jurnalistik di Indonesia. Lulusan Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 1996. Setelah lulus kuliah, bergabung dengan Majalah Warta Ekonomi (1996) sebagai staf riset dan kemudian menjadi reporter di majalah Panji Masyarakat (1997).